Call RizzaMFC: 081-555-683-005
Menko Perekonomian Hatta Rajasa akan mengundang Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk membahas presentasi pembagian beban utang proyek moda transportasi massal Mass Rapid Transit (MRT).
"Pak Menko mau mengundang kami. Menkeu, Menhub, saya, dan kepala Bappenas untuk membicarakan ini," kata Jokowi -sapaan Joko Widodo- di Balai Kota Jakarta, 5 Desember 2012.
Menurut Jokowi, jika pertemuan dilakukan masing-masing, informasi yang disampaikan akan menjadi rancu dan tidak baik. "Kalau sudah bertemu semuanya baru tahu," katanya.
Jokowi berharap pembagian persentase utang yang dibebankan ke Pemda DKI lebih kecil dibandingkan pemerintah pusat. Beban pengembalian utang yang telah ditetapkan, yaitu 42 persen ditanggung pemerintah pusat dan 58 oleh Pemprov DKI Jakarta.
"Kalau deadlock, minimal beban utangnya dibalik, 58 persen ditanggung pemerintah pusat dan DKI hanya 42 persen saja," katanya.
Dengan beban yang tidak terlalu besar, menurut Jokowi, Pemprov DKI dapat memberi subsidi tiket bagi penumpang MRT tersebut. Dia menginginkan tarif MRT bisa serendah mungkin, bahkan kalau bisa Rp10 ribu.
"Hitung- hitungan dari MRT harga sebelum subsidi 38 ribu. Subsidi logikanya 25 persen, itu logis. Misalnya tiketnya Rp 10 ribu kita subsidi Rp 2.500 itu logis, maksimal Rp 5 ribu-lah. Lah ini tiketnya Rp 10 ribu, kita suruh subsidi Rp 28 ribu," imbuhnya.
Hatta sendiri sepakat dengan ide Jokowi yang meminta pemerintah pusat untuk mensubsidi tiket MRT ini. Sebab, berdasarkan kajian harga tiket MRT yang tidak menggunakan subsidi mencapai Rp38 ribu per orang. Perhitungan ini jika menggunakan skema pembiayaan dengan komposisi 42 persen ditanggung pemerintah pusat dan 58 persen pemerintah daerah
0 komentar:
--- thanks you---